BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung program perluasan segmen Mandatori Biodiesel B20 yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus menghemat cadangan devisa negara.Dukungan BPDPKS tersebut antara lain dilakukan dengan menyiapkan dana insentif yang diperlukan untuk memproduksi biodiesel. "Kami telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen Mandatori Biodiesel B-20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran," ujar Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami.Pernyataan tersebut disampaikan Dono saat menyampaikan sambutan dalam seminar bertajuk "Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDPKS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8/2018).Sebagaimana diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan untuk memperluas penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20), baik untuk penggunaan pada Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO."Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2018 telah menandatangani Perpres No 66 Tahun 2018 tentang revisi kedua Perpres No. 61 Tahun 2015 terkait program mandatori biodiesel B20. Mulai 1 September 2018, B20 digunakan baik oleh PSO maupun non-PSO," ungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menyampaikan sambutan dalam seminar tersebut.Dono menegaskan, BPDPKS berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara penuh. "Dalam rangka pemanfaatan biodiesel, selama tahun 2017 BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 2,3 juta kilo liter biodiesel. Sementara itu, sampai dengan semester I/2018, BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 1,1 juta kilo liter biodiesel," tegas Dono.Terkait itu pula, Darmin menegaskan perlunya dukungan kepada BPDPKS agar implementasi kebijakan B20 bisa dilaksanakan dengan baik. "Kita perlu sekali memperkuat kelembagaan BPDPKS, terutama menyangkut pembiayaan," ujar Darmin saat memberikan sambutan.Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan perlunya perluasan fungsi BPDPKS agar bisa memperkuat upaya diplomasi pemerintah terkait produk kelapa sawit di luar negeri. "Saat ini penting sekali melalukan marketing communication kepada dunia untuk mengkampanyekan sawit Indonesia, belum lagi kalau kita menghadapi sengketa. Sehingga jika fungsi BPDPKS diperluas, maka hal seperti itu bisa kita lakukan," tegas Enggartiasto.Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa BPDPKS memberikan peranan yang penting dalam mengembangkan industri kepala sawit di dalam negeri dari hulu dan diharapkan hingga ke hilir, termasuk dalam hal manajemen komunikasi kelapa sawit di dunia internasional.Karena itu, Menkeu sependapat dengan usulan Mendag agar dana yang dikelola BPDPKS juga bisa digunakan untuk kepentingan promosi dan diplomasi. "Bahkan kalau bisa dana itu untuk penetrasi di dalam kita melakukan lobbying ke dunia luar," tegas Sri Mulyani.Seminar yang menandai tiga tahun berdirinya BPDPKS ini juga menghadirkan sejumlah pembicara. Antara lain, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perkenomian Musdhalifah Machmud yang menyampaikan paparan mengenai peran BPDPKS untuk mendukung sawit Indonesia yang berkelanjutan.Tampil pula sebagai pembicara, Dekan Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto; Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono; dan pakar keuangan negara Mulia P. Nasution.Sejumlah pembicara lain menyampaikan paparan mengenai upaya menciptakan sawit Indonesia yang berkelanjutan. Yakni, Kasubdit Tanaman Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Edi Subiyantoro; Managing Director for Trading & Downstream PT Triputra Agro Persada Sutedjo Halim; Ketua Harian APKASINDO Amin Nugroho; dan ahli ekonomi Muhammad Fadhil Hasan. ***