MENTERI Perdagangan dan Industri Malaysia, Mustapa Mohamed berencana mengajak negara-negara produsen minyak kelapa sawit dunia, khususnya Indonesia, melaporkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pokok aduan tidak lain karena larangan yang diterapkan benua tersebut dinilai sebagai pelanggaran potensial terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia itu Mustapa mengatakan bahwa langkah Uni Eropa adalah \`usaha yang disengaja\` untuk menghalangi akses minyak sawit ke pasar Uni Eropa, selanjutnya pemerintah Malaysia akan mengangkat isu tersebut pada komite WTO pada bulan Maret dan April 2018 lalu. Malaysia juga akan menggalang dukungan dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit lainnya untuk mempertimbangkan \`Upaya yang lebih terpadu untuk menyuarakan kepentingan kami\` di hadapan komite-komite di bawah WTO. \`Saya mendesak sektor swasta Eropa untuk bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh kebijakan Parlemen Eropa dan sentimen negatif terhadap minyak sawit,\` tandas dia. (Sumber: Channel News Asia)MALAYSIA\'S Minister of International Trade and Industry Mustapa Mohamed has described the European Union\`s (EU) backing of a ban on the use of palm oil in biofuels as a \`potential violation of World Trade Organisation (WTO) rules\`. In a statement issued on Monday (Jan 22), the minister said the move by the EU was a \`deliberate attempt\` to block the access of palm oil into their market and said that Malaysia would raise the issue at WTO committees in March and April this year. The country will also \`intensify collaboration\` with other palm oil producing countries to consider \`more concerted efforts to voice our strong concern\` before committees under the WTO, he added. European lawmakers approved draft measures last Wednesday to reform the power market there and reduce energy consumption, with the plan including a ban on the use of palm oil in motor fuels from 2021. \`I urge the European private sector to be fair and not to be influenced by the vote in the European Parliament and the negative sentiment against our palm oil,\` he added. \`Facts must prevail above unsubstantiated claims in this matter.\` (Source: Channel News Asia)[:]

PADA bulan suci Ramadan biasanya permiantaan akan kebutuhan makanan kembali meningkat di Tanah Air. Hal ini tentu berhubungan dengan permintaan produksi minyak kelapa sawit yang juga meningkat, mengingat kebutuhan pada minyak ini untuk produksi makanan juga masih sangat tinggi. "Dengan daya beli masyarakat yang terus berangsur membaik, industri jadi optimistis untuk menggenjot produksinya," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Minggu (13/5/2018). Selain itu, pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit juga disebabkan beberapa faktor lain.

BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan pembekalan bagi peserta sekolah, staf dan pemimpin dinas luar negeri (Sesparlu) Kementerian Luar Negeri RI. Sebanyak 25 peserta mengikuti acara yang diselenggarakan pada Jumat 11 Mei 2018 di perkebunan sawit milik Asian Agri di Buatan, Siak, Riau itu. Materi pembekalan menyangkut industri kelapa sawit mulai dari perkebunan, perawatan pohon, panen, penanganan hama terpadu hingga penyediaan bibit kelapa sawit unggul Topaz. Untuk memahami upaya yang dilakukan oleh Asian Agri dalam mendukung kelestarian lingkungan dan penyediaan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, para Diplomat Indonesia juga diajak melihat langsung pengolahan limbah cair kelapa sawit (pome) di Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang terletak dekat dengan pabrik minyak kelapa sawit. Para Diplomat Indonesia yang hadir juga berkesempatan untuk mengunjungi kebun petani plasma mitra Asian Agri yang telah diremajakan pada bulan April 2016 dan berdialog dengan perwakilan petani plasma dan swadaya. Asian Agri merupakan perusahaan swasta nasional yang memproduksi minyak sawit mentah (CPO) sejak tahun 1979. Hingga kini Asian Agri mengelola 100 ribu hektare kebun kelapa sawit dan mempekerjakan 25.000 orang. Sebagai perintis program Pemerintah Indonesia Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), Asian Agri telah bermitra dengan 30 ribu petani plasma di Riau dan Jambi yang mengelola 60 ribu hektare kebun kelapa sawit, serta membina kemitraan dengan petani swadaya untuk membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi petani.

SEBANYAK 25 diplomat Indonesia mendapat pembekalan mengenai kelapa sawit dengan mengunjungi langsung perkebunan kelapa sawit. Mereka menyaksikan aktivitas terkait kelapa sawit mulai dari perawatan pohon, panen, penanganan hama terpadu hingga penyediaan bibit kelapa sawit unggul Topaz yang dikelola perusahaan swasta Asian Agri, di Buatan, Siak, Riau. Kegiatan yang berlangsung Jumat (11/5/2018) ini merupakan hasil kerjasama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Kementerian Luar Negeri.

BELUM lama ini Presiden Joko Widodo meresmikan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit rakyat tahap III di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Peremajaan kali ini mencakup lahan seluas 15.000 Ha yang melibatkan 5.000 petani swadaya di Kabupaten Rokan Hilir. Peresmian oleh Presiden ini juga serentak untuk program peremajaan di Provinsi Riau yang mencakup lahan dengan luas 25.423 Ha.

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan untuk mempercepat proses sertifikasi lahan sawit rakyat agar perkebunan sawit milik mereka bisa diremajakan. Saat ini proses peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat terhambat karena lahan mereka belum bersertifikat. Ketiadaan sertifikat itu membuat pencairan dana oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektar menjadi terhambat.

DIPLOMASI sawit ke Uni Eropa yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan untuk mewujudkan hubungan dagang yang fair. Karena itulah di berbagai kesempatan, pemerintah selalu menjelaskan mengenai posisi sawit yang amat penting bagi perekonomian Indonesia. "Palm oil untuk Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar.

DUKUNGAN Bank BNI untuk mendorong industri kelapa sawit terus diperlihatkan. Saat ini BNI menjadi satu-satunya bank yang siap membiayai para petani kelapa sawit dengan skema KUR dan kombinasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dalam keterangan persnya, (10/5/2018), disebutkan bahwa pembiayaan khusus replanting kebun kelapa sawit mulai disalurkan pertama kali kepada para petani di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017.

BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melaksanakan program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat tahap III di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5/2018). Peremajaan (replanting) kali ini merupakan yang ke-3 setelah yang pertama dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada September 2017 dan yang ke-2 di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada November 2017. BPDPKS mengucurkan dana untuk peremajaan ini sebesar Rp25 juta per Ha.

Kelapa sawit bisa menjadi penyelamat kurs rupiah yang saat ini tengah rawan anjlok terhadap kurs dolar AS. Lewat ekspor kelapa sawit maka nilai ekspor Indonesia diperkirakan bisa mencapai 18 miliar dolar AS atau sekitar Rp 252 triliun pada 2017. Tentunya pendapatan devisa Indonesia akan semakin besar jika pemerintah dan pihak swasta juga menambah ekspor barang turunan kelapa sawit.