PROGRAM peremajaan tanaman (replanting) kelapa sawit milik rakyat kembali akan dilakukan dalam tahun ini, mencakup lahan seluas 185.000 hektare. Replanting dilakukan karena lahan mayoritas lahan sudah tidak lagi produktif. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengungkapkan usia tanaman kelapa sawit tersebut sudah tua, mencapai lebih dari 25 tahun.

Tudingan negatif begitu bertubi-tubi dialamatkan kepada industri kelapa sawit nasional dan seolah tanpa henti. Tentu, bukan tanpa alasan kampanye negatif dan sejenisnya dialirkan ke dalam negeri.

Asosiasi produsen biofuels Indonesia (Aprobi) memperkirakan penyerapan biodiesel nasional tahun 2018 mencapai 3,5 juta kiloliter (KL) atau meningkat dari 2017.

Minyak kelapa sawit mempunyai banyak keunikan dibandingkan minyak nabati lainnya. Sampai saat ini, hampir 80% produk minyak sawit dikonsumsi sebagai bahan makanan, seperti minyak goreng, mentega, specialty fat, shorthening, dan lain-lain.

Palembang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 17 Oktober 2017. Replanting perdana itu dilakukan pada lahan seluas 4.400 hektare di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. \`Ini perlu saya ingatkan, hari ini sudah mulai peremajaan, replanting, tapi setahun lagi atau awal 2019 akan saya cek kembali.

Tiongkok dan Jepang tengah menjajaki impor biodiesel berbahan dasar sawit dari Indonesia. Tiongkok akan menggunakan biodiesel untuk kendaraan sedangkan Jepang untuk pembangkit tenaga listrik. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan, mengungkapkan pengusaha biodiesel Indonesia sudah dua kali bertemu perwakilan Tiongkok untuk membahas impor tesebut. \`Potensi impornya sekitar 9 juta kiloliter (KL).

Pemerintah Indonesia menyatakan kekecewaan atas sikap Parlemen Eropa mengenai biofuel berbahan dasar kelapa sawit. Kebijakan Parlemen Eropa untuk tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar sawit sebagai energi terbarukan pada tahun 2021 dinilai Indonesia sebagai tindakan diskriminatif. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai tindakan tersebut diskriminatif karena Parlemen Eropa jelas-jelas mengabaikan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang.

Program replanting atau peremajaan lahan perkebunan sawit milik rakyat dalam tahun ini dikhawatirkan terganggu karena banyak lahan yang belum bersertifikat. Padahal, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan anggaran hingga Rp5 triliun untuk program ini. Dalam program replanting oleh pemerintah ini, BPDPKS mengucurkan dana replanting Rp25 juta per ha lahan bersertifikat, akibatnya lahan-lahan yang belum memiliki sertifikat tidak bisa mendapatkan dana ini.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan pihaknya akan membantu industri kelapa sawit untuk tetap menjadi industri andalan dan memberikan kontribusi besar kepada negara. Hal tersebut disampaikan Hanif kepada pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) saat berdialog di kantor Kemenaker, (9/1/2018).

Eksistensi kalapa sawit di Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Salah satu sub sektor perkebunan terpenting di Indonesia ini mampu menjadi kontributor dominan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Kementerian Pertanian menyebutkan, sampai saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas utama yang menghasilkan devisa bagi negara.