UNTUK meningkatkan pemahaman dan wawasan kalangan milenial mengenai kelapa sawit berkelanjutan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali menggelar Talkshow Milenial Bareng Sawit, kali ini mengangkat Amazing Race Sawit Hunt 2019. Acara yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Warta Ekonomi ini digelar di Kebun Raya Bogor, Sabtu (3/8/2019). Hadir sebagai narasumber: Corporate Secretary BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya, Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi, Senior Food Technologies Garudafood Brury Wijaya, dan Marketing Director Mustika Ratu Isabella Silalahi. Maulizal menjelaskan, talk show ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada generasi milenial untuk mengetahui lebih mendalam mengenai manfaat dari kelapa sawit berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie pada 30 September 1999. [googlepdf url=\`https://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/08/uu-no-41-tahun-1999-tentang-kehutanan.pdf\` download=\`Download\` width=\`400\` height=\`600\`]The Government of Indonesia has enacted Law Number 41 Year 1999 concerning Energy.

TREN penggunaan bahan bakar nabati (BBN) dunia diyakini akan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kebutuhan dunia akan BBN terus meningkat. Sebagai produsen biodiesel berbasis sawit, Indonesia akan mendapat keuntungan dari tren tersebut.

KALANGAN Pemerintah dan pengusaha di sektor kelapa sawit membantah tudingan Uni Eropa bahwa industri sawit menerima subsidi biodiesel sehingga Uni Eropa berencana menerapkan tarif bea masuk anti-subsidi.

Menko perekonomian Darmin Nasution berpesan kepada pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit untuk memperhatikan unsur eksternalitas dalam melakukan tindakan, termasuk dalam melakukan penelitian. Sebab, sektor kelapa sawit terbilang unik, dan banyak terpengaruh oleh faktor eskternal.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia (Perisai) 2019 di Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2019. Dalam kegiatan ini ditampilkan riset yang memiliki solusi konkret dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh para pelaku sawit di Indonesia.

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat penerapan kelapa sawit berkelanjutan atau biasa dikenal dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sudah memasuki tahap akhir. Perpres baru itu memperkuat ketentuan ISPO yang ada saat ini, di antaranya memperkuat dukungan kepada perkebunan kecil. \`Perpres baru ISPO sekarang sedang dalam proses akhir.

KALANGAN produsen biofuel mengkhawatirkan rencana Uni Eropa yang berencana mengenakan bea masuk anti-subsidi sebesar 8%-18%. Jika kebijakan itu diberlakukan, ekspor biofuel Indonesia ke Uni Eropa bisa terhambat. "Tidak bisa ekspor, susah dengan bea masuk 8-18%,\` kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/7/2019). Dalam proposalnya, Uni Eropa akan mengenakan tarif bea masuk sementara untuk eksportir Indonesia dengan besaran yang berbeda-beda.

PARA pemangku kepentingan kelapa sawit nasional berkumpul di Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/7/2019) dalam ajang Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum ke-4 (IPOS Forum 2019). Dalam acara tahunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), yang kali ini diselenggarkaan bersama oleh Gapki Sumut dan Aceh, ini para peserta mendiskusikan isu-isu utama sawit nasional. Didiskusikan pula rencana aksi, termasuk di antaranya mengenai keamanan perkebunan, peremajaan sawit rakyat (PSR), program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), peraturan pemerintah, dan lain-lain.

SEBUAH pertemuan dengar pendapat digelar di Palembang, Sumatera Selatan pada 17 Juli 2019, untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Roadmap Kelapa Sawit Nasional. Pertemuan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini dihadiri sejumlah kalangan dari pemerintahan, pelaku usaha, petani, akademisi, dan lain-lain. [caption id=\`attachment_5551\` align=\`aligncenter\` width=\`1024\`] Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Herdrajat Natawijaya menyampaikan paparan mengenai peran BPDPKS dalam pengembangan kelapa sawit nasional.[/caption] Dengar pendapat di Palembang ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang sebelumnya digelar di berbagai kota. Yakni, untuk wilayah Sumatera I digelar di Medan, Sumatera Utara pada 13 Juni 2019, dan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 25 Juni 2019. Terdapat sejumlah tujuan yang diharapkan dicapai dari kegiatan penyusunan roadmap kelapa sawit.