MALAYSIA akan menggunakan biodiesel 10 persen (B10) mulai 1 Desember 2018 pada sektor tranportasi mereka dan akan dijadikan program mandatori mulai 1 Februari 2019. Keputusan menaikkan kandungan bio pada bahan bakar solar telah disetujui kabinet beberapa waktu lalu.

PRODUSEN otomotif PT Isuzu Astra Motor telah menyiapkan kendaraan produksinya untuk bisa menggunakan bahan bakar campuran solar dengan biofuel atau biodiesel 30% (B30). Saat ini, Indonesia sudah menerapkan mandatori B20 dan akan mengembangkannya menjadi B30 dalam beberapa waktu ke depan. Untuk menghadapi ini, Isuzu telah menyiapkan kendaraannya agar bisa secara sempurna menggunakan bahan bakar campuran tersebut.

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan aksi Greenpeace yang menduduki kapal pengangkut minyak sawit Indonesia di Teluk Cadiz, Spanyol beberapa waktu lalu. Aksi tersebut dinilai Luhut sebagai tindakan yang tidak beradab dan merugikan industri sawit Indonesia. "Yang susah orang Indonesia.

PRESIDEN Joko Widodo kembali mengusulkan perguruan tinggi untuk mendirikan fakultas sawit dan kopi karena potensi yang besar pada dua komoditas tersebut. \`Negara kita ini memiliki kekuatan besar misalnya kelapa sawit, tapi sampai sekarang ini belum ada fakultas kelapa sawit. Ada yang namanya produk kopi, tidak ada di Indonesia ini (fakultasnya),\` kata Presiden Joko Widodo di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur pada Senin (19/11/2018). Presiden menyampaikan hal itu dalam acara peresmian Masjid Kampus Ki Bagus Hadikusumo dan perubahan bentuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta peletakan batu pertama pembangunan menara atau tower Universitas Muhammadiyah Lamongan di kampus STIKES Lamongan tersebut. Presiden mengusulan pendirian fakultas khusus komoditas tersebut untuk mempelajari sekaligus mengajarkan proses produksi hingga pemasaran kopi.

DELEGASI Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kembali memprotes Uni Eropa yang menerapkan pedoman Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directives/RED II). Alasannya, RED II menghambat akses masuk ekspor kelapa sawit dan produk-produk turunannya ke 28 negara-negara anggota Uni Eropa (UE). Hal tersebut disampaikan delegasi Indonesia dalam pertemuan Komite Hambatan Teknis Perdagangan Barang (TBT) di Jenewa Swiss, 14-15 November 2018.

PEMERINTAH memangkas jumlah lokasi pencampuran bahan bakar biodiesel 20% (B20) menjadi 25 lokasi dari 112 lokasi yang ada saat ini. Pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel dalam rangka perluasan penerapan mandatori B20 itu akan difokuskan di kilang minyak atau terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Balikpapan.

DELEGASI Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kembali meminta Uni Eropa (UE) untuk secara sukarela menghentian pemberian label \'Bebas Minyak Sawit\' (Palm Oil Free) pada aneka produk konsumen. Indonesia memandang pencantuman label tersebut merupakan tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Delegasi Indonesia di WTO yang dipimpin Wakil Tetap (Duta Besar) RI untuk Kantor PBB, WTO dan organisasi lainnya, Hasan Kleib menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan Komite Hambatan Teknis Perdagangan Barang (TBT) di Jenewa Swiss, 14-15 November 2018. "Indonesia kembali meminta agar anggota UE dan perusahaan yang berada di wilayahnya berhenti mempraktikan pelabelan \'Bebas Minyak Sawit\' secara sukarela," ungkap Hasan dalam siaran persnya. Selama ini pelabelan \'Bebas Minyak Sawit\' pada produk-produk konsumsi aktif dilakukan oleh perusahaan swasta di Uni Eropa secara sukarela yang menciptakan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit.

DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami menegaskan kepada kalangan internasional bahwa industri kelapa sawit merupakan faktor penting bagi perekonomian karena menghidupi 20 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, sedikitnya terdapat 20 juta orang bekerja di sektor kelapa sawit di Indonesia. "Jika setiap pekerja menanggung dua hingga tiga orang maka setidaknya industri sawit menghidupi 20 persen dari total populasi Indonesia,\` jelas Dono di Kementerian Luar Negeri, Senin (19/11/2018). Hal itu disampaikan Dono di hadapan peserta Regular Oil Palm Course 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan BPDPKS, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Jambi.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Togar Sitanggang, menyatakan Indonesia perlu meningkatkan produksi minyak sawit jika ingin menerapkan program mandatori B100 karena dibutuhkan minimal 60 juta ton minyak sawit per tahun. Saat ini, volume produksi di dalam negeri baru mencapai 42 juta ton per tahun dari sekitar 15 juta hektare kebun sawit. \`Saat ini volume produksi 42 juta ton per tahun.