UNTUK memberikan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan kemitraan antara petani kelapa sawit dengan Pabrik Pengolahan Sawit (PKS), sebuah seminar digelar bagi pelaku usaha sawit di Kalimantan Timur. Seminar Kemitraan Kelapa Sawit yang digelar oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Koperasi Perkebunan Mitra Sawit Lestari itu berlangsung di Grand Tjokro Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, 6 hingga 8 November 2018. Acara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut berhasil memberikan pemahaman dan pemaparan mengenai langkah-langkah dalam menjalin kemitraan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Kemitraan merupakan solusi tuntas bagi pekebun kelapa sawit swadaya untuk mendapatkan harga sesuai ketetapan provinsi. Kemitraan juga menjadi solusi bagi PKS untuk mendapatkan pasokan tandan buah segar secara kontinu dengan kualitas yang baik, sehingga menghasilkan mutu dan rendemen CPO yang terbaik. Menurut Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Penajaman Paser Utara Akhmad Indradi juga ketua panitia acara, seminar berhasil memberikan pemahaman yang lengkap baik bagi pekebun sawit maupun bagi PKS mengenai mekanisme kemitraan serta manfaat yang bisa diperoleh dari kemitraan itu. Dalam seminar tersebut dipaparkan pula kiat-kiat dan langkah-langkah untuk menjalin kemitraan yang berhasil.

PRODUK kelapa sawit menjadi produk ketiga yang paling diminati dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 yang dilangsungkan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada 24-28 Oktober 2018. Pengumuman resmi transaksi final yang disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, menyebutkan, produk kelapa sawit membukukan transaksi sebesar US$132,5 juta. Perolehan tersebut menempatkan produk kelapa sawit pada urutan ketiga produk yang paling diminati setelah makanan olahan yang membukukan transaksi sebesar US$434,51 juta dan produk kimia sebesar US$143,36 juta.

IMPOR bahan bakar solar menurun sekitar 4.000 kiloliter per hari sejak pemerintah meluncurkan program perluasan mandatori B20, 1 September 2018. \`Kemarin sampai 7 November impor harian turun 4.000 per hari,\` kata Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (9/11/2018) sebagaimana diberitakan Detikcom. Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian untuk memonitor pelaksanaan program perluasan mandatori B20. Menurut Rida, angka penurunan secara harian itu didasarkan pada data di Ditjen Bea Cukai dibandingkan dengan angka impor antara 1 Januari sampai Agustus 2018. Untuk angka impor hingga akhir tahun, Dirjen Bea dan Cukai akan memaparkannya dalam pertemuan mendatang.\`Nanti Bea Cukai yang presentasi sama Pak Menko (Darmin Nasution) di pertemuan berikutnya,\` tutur Rida.

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan kewajiban untuk menggunakan bahan bakar campuran biodiesel 20% (B20) berlaku untuk semua kalangan, tidak terkecualil untuk kalangan swasta. \`Kita sudah bicarakan itu dengan Menhub, dengan para pengusaha, tidak ada pengecualian kecuali beberapa yang sudah kita putuskan seperti persenjataan TNI dan beberapa pembangkit listrik di PLN,\` kata Darmin di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Jumat (9/11/18) sebagaimana diberitakan Antara. Hal tersebut disampaikan Darmin menanggapi adanya permintaan untuk menunda penggunaan B20 pada angkutan kapal laut. Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) mengirim surat kepada Menko Perekonomin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perindustrian untuk menunda penggunaan B20 karena dianggap tidak cocok untuk mesin kapal. Permintaan serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

DUA produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk menentang penerapan konsep Perubahan Penggunaan Lahan Secara Tidak Langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) yang kontroversial yang akan diterapkan Uni Eropa dalam Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II/RED II). Oleh karena itu, kedua negara tidak akan berpartisipasi dalam workshop ILUC yang digelar di Brussels beberapa waktu mendatang. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil pertemuan 5th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries di Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/11/2018).

UPAYA mempromosikan produk kelapa sawit dan turunannya terus dilakukan ke berbagai negara untuk memperluas pasar internasional komoditas tersebut. Dalam kaitan ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memanfaatkan Gulfood Manufacturing 2018 di Dubai, Persatuan Emirat Arab, sebagai ajang promosi sawit, khususnya produk olahan berbasis sawit. Gulfood Manufacturing 2018 yang dilangsungkan di World Trade Centre Dubai pada 6-8 November 2018 itu merupakan salah satu pameran industri pengolahan makanan dan minuman terbesar di kawasan Middle East and North Africa (MENA) yang rutin diselenggarkan setiap tahun di Dubai.

Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menerima Kolombia sebagai anggota baru dan kehadirannya diyakini akan memperkuat posisi CPOPC untuk mendukung kepentingan kelapa sawit dalam perekonomian global. Penerimaan Kolombia, negara produsen kelapa sawit terbesar di Amerika Latin dan keempat terbesar di dunia, ini diputuskan dalam 5th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries di Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/11/2018). Pertemuan tersebut dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok. CPOPC atau Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit merupakan organisasi antarpemerintah yang didirikan oleh dua produsen kelapa sawit terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Malaysia.

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajak negara-negara lain untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan menerapkan mandatori biodiesel 20% (B20). Hal itu akan disampaikan Darmin dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit (CPOPC) di Malaysia 8 November mendatang. CPOPC merupakan organisasi yang beranggotakan Indonesia dan Malaysia untuk memperjuangkan kelapa sawit. Darmin menyatakan negara yang akan diajak untuk menerapkan program biodiesel 20?alah Malaysia dan China.

Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel 20 untuk periode November 2018 menurun menjadi Rp7.277 per liter. Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20%. Harga tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal EBTKE nomor 5307/12/DJE/2018 tanggal 26 Oktober 2018. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk dua jenis komoditas bahan bakar, yaitu Biodesel dan Bioetanol. Harga Biodiesel sebesar Rp 7.277/liter belum termasuk ongkos angkut yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri ESDM No.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama delegasi perdagangan Indonesia mengupayakan peningkatan ekspor produk sawit dan turunannya ke China. Pada ajang Indonesia-China Business Forum di Shanghai, China, (6/11/2018), BPDPKS mempresentasikan kinerja industri sawit nasional. Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami memaparkan mengenai perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia serta dukungan pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri ini.