KETERGANTUNGAN Uni Eropa terhadap sawit tidak bisa dipungkiri di tengah upaya keras untuk mendiskrminasi sawit. Keputusan Uni Eropa untuk melarang biofuel berbahan baku sawit dengan alasan lingkungan tidak menghentikan kalangan swasta untuk tetap menggunakan minyak nabati itu untuk berbagai kebutuhan. Belum lama ini sebagaimana diberitakan Reuters, Total, sebuah perusahaan migas Prancis mengumumkan rencananya untuk mengoperasikan penyulingan biodiesel dengan bahan baku sawit.

SEGENAP karyawan dan direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkumpul di ruang pertemuan BPDPKS di Jakarta, Senin (10/6/2019), untuk menggelar halabihalal Idul Fitri 1440 H sekaligus memperingati 4 tahun berdirinya BPDPKS. Acara halalbihalal ini dihadiri seluruh karyawan dan jajaran direksi serta dewan pengawas menandai dimulainya hari kerja setelah libur Idul Fitri 1440 H. Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami menjadikan acara ini sebagai momentum untuk mengingatkan segenap karyawan dan direksi akan tugas yang diemban BPDPKS. Dono memaparkan upaya-upaya yang harus ditempuh BPDPKS sebagai lembaga yang mengelola dana sawit demi kemajuan industri sawit nasional.

PEMERINTAH akan menjadikan Riau sebagai pilot project untuk penyatuan data perkebunan kelapa sawit karena Riau bisa menggambarkan seluruh dinamika yang melingkupi data sawit di Indonesia. Jika sinkronisasi data bisa dilakukan di Riau maka hal sama juga bisa dilakukan di daerah lain. "Riau laboratorium yang sangat lengkap dengan masalahnya yang juga lengkap.

DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengingatkan pentingnya upaya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit di tengah aneka tantangan yang dihadapi industri sawit nasional. Menurutnya, saat ini sektor sawit Indonesia tengah dihadapkan pada banyaknya tantangan, mulai dari penerapan delegated act oleh Uni Eropa yang menempatkan sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan lingkungan, kampanye hitam, hingga hambatan tarif yang diterapkan negara lain. Tantangan tersebut harus diatasi agar petani sawit tidak terkena dampaknya. "BPDPKS siap mendukung apapun yg diprogramkan pemerintah, tujuannya sederhana saja, yakni bagaimana kesejahteraan petani sawit ini bisa ditingkatkan," ujar Dono saat menyampaikan sambutan pada acara Stakeholder Gathering 2019 di Jakarta, Selasa (22/5/2019). Acara bertema "Berbagi Berkah dan Kebaikan untuk Mewujudkan Sawit Indonesia yang Berkelanjutan" ini dihadiri segenap pemangku kepentingan di sektor sawit dari kalangan pengusaha, peneliti, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, perbankan, perwakilan dari kementerian dan lembaga, serta segenap pemangku kepentingan di industri sawit nasional lainnya. Hadir pula antara lain Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Rusman Heriawan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan pada Kementerian Perdagangan Kasan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, Sekjen Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Bambang Aria Wisena, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Dono juga memaparkan pentingnya upaya untuk terus menstabilkan harga CPO yang kini terus menurun.

PT Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai berhasil memproduksi green diesel atau solar nabati menggunakan katalis produksi dalam negeri dengan teknologi co-processing.

SEPANJANG kuartal I 2019, ekspor minyak sawit, berupa minyak sawit mentah (CPO), biodiesel, oleochemical, dan produk turunannya, mencapai 9,1 juta ton pada kuartal I 2019, tumbuh 16% (year-on-year/yoy). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam keterangan resmi yang dikutip Katadata, Kamis (16/5/2019), menyebutkan industri kelapa sawit menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Pada awal tahun, industri sawit diadang diskriminasi sawit Uni Eropa melalui rencana penerapan Renewable Energy Directive II (RED II).

Industri berbasis perkebunan kelapa sawit merupakan industri yang berpotensi untuk meningkatkan perolehan nilai tambah domestik seiring dengan semakin berkembangnya produksi komoditas perkebunan dimana kelapa sawit sebagai sumber bahan baku industri tersebut.

SEBANYAK delapan negara anggota Uni Eropa (UE) terjun ke lapangan untuk melihat langsung penerapan tata kelola kelapa sawit berdasarkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kunjungan ke perkebunan sawit anggota ISPO di Riau pada 8-9 Mei 2019 itu dilakukan oleh Kedutaan Besar anggota UE, yakni dari Belgia, Spanyol, Filandia, Irlandia, Swedia, Hongaria, Belanda dan Inggris serta perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO). Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat sebagaimana diberitakan Bisnis.com, (10/5/2019).

PEMERINTAH menargetkan penyatuan data kebun sawit nasional rampung akhir Agustus 2019. Hal ini merupakan keputusan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (10/5/2019). Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan Rakor memutuskan bahwa dalam rangka penyatuan data ini, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lapan, dan Kementerian ATR akan mengkonsolidasikan data dengan metode penghitungan luas lahan yang akan diterapkan bersama. Melalui penyatuan ini, data mengenai luas lahan sawit nasional hanya satu dan diakui secara bersama.