[googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Herri-IS-RN-043-ITB.pdf\` download=\`Download\` width=\`100%\` height=\`600\`]

[googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Safitri_2018_IOP_Conf._Ser.__Earth_Environ._Sci._141_012031.pdf\` download=\`Download\` width=\`100%\` height=\`600\`]

[googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Prakoso.-RSCE-Manufacturing-Carbon-Material-by-Carbonization-of-Cellulosic-Palm-Oil-Waste-for-Supercapacitor-Material.pdf\` download=\`Download\` width=\`100%\` height=\`600\`]

[googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Prakoso.-IJTech-CNT-SYNTHESIS-FROM-POME-BY-PYROLYSIS-USING-TUBULAR-FURNACE.pdf\` download=\`Download\` width=\`100%\` height=\`600\`]

TIGA negara produsen kelapa sawit, yakni Indonesia, Malaysia, dan Kolombia menyambangi markas Uni Eropa untuk menyuarakan kepentingan kelapa sawit yang terdampak oleh penerapan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa. Dalam jumpa pers di Press Club Brussel, Senin (8/4/2019), Menko Perekonomian Darmin Nasution kembali menekankan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang hubungan dengan Uni Eropa jika Delegated Act diterapkan sebagai aturan dalam kebijakan RED II. Darmin menyatakan bahwa negara produsen kelapa sawit percaya bahwa masih ada upaya lain yang bisa dilakukan melalui dilaog yang lebih konstruktif terkait kelapa sawit dan pencapaian SDGs. "Indonesia dan negara produsen kelapa sawit berupaya menghindari tindakan yang merupakan konsekuensi dari ratifikasi Delegated Act. Namun, jika Delegated Act ini dilaksanakan, Pemerintah kami siap mengkaji ulang kerjasama dengan Uni Eropa secara keseluruhan termasuk dengan negara anggotanya.

[googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Isroi_2018_IOP_Conf._Ser.__Earth_Environ._Sci._183_012012.pdf\` download=\`Download\` width=\`100%\` height=\`600\`]

KEBIJAKAN Uni Eropa yang mendiskriminasi kelapa sawit tengah dalam tahap akhir menjelang keputusan untuk penetapan menjadi aturan. Sebuah Delegated Act yang akan melengkapi kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) sudah disetujui Parlemen Eropa dan akan disikapi oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa. Namun demikian, Indonesia masih memiliki waktu dua bulan untuk melakukan berbagai langkah untuk mencegah agar Delegated Act itu tidak diundangkan.

[googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/04/NIkmatin-S-10610-40626-1-PB.pdf\` download=\`Download\` width=\`100%\` height=\`600\`]

[googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Prakoso.-ICEVT-Nano-carbon-materials-from-palm-oil-wastes-for-supercapacitor-applications.pdf\` download=\`Download\` width=\`100%\` height=\`600\`]

[googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Nikmatin-Jurnal-Teknologi-Sciences-Engineering-794-2017-97-105.pdf\` download=\`Download\` width=\`100%\` height=\`600\`]