PROGRAM perluasan mandatori biodiesel B20 yang berlaku 1 September 2018 menarik perhatian Malaysia yang juga merupakan produsen minyak sawit. Malaysia berencana menerapkan B20 seperti yang dilakukan Indonesia. Dalam kaitan itu, Deputy Minister of Primary Industry Malaysia Shamsul Iskandar Mohd Akin menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution secara tidak resmi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pengadaan biodiesel untuk periode September- Desember 2018 sebesar 940.407 Kiloliter (Kl). Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) nomor 1936 K/10/MEM/2018 tentang pengadaan bahan bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Periode September-Desember 2018 tertanggal 27 Agustus 2018. [googlepdf url=\`http://www.bpdp.or.id/wp-content/uploads/2018/08/SK-Pengadaan-BBN-Non-PSO-Periode-September-Desember-2018.pdf\` download=\`Download\` width=\`600\` height=\`400\`]Energy and Mineral Resources Ministry has allocated 940.407 kilolitres quota of biodiesel for the period of September to December 2018.

Shell Indonesia menyatakan siap untuk melaksanakan aturan baru pemerintah terkait perluasan program mandatori bahan bakar dengan campuran biodiesel 20 persen (B20). Perusahaan minyak asal Belanda itu mengaku ingin mensukseskan program penerapan secara penuh penggunaan B20 pada sektor Public Service Obligation (PSO) atau non-PSO. Pelaksanaan mandatori B20 itu berlaku pada 1 September 2018.

Ekspor produk kelapa sawit dan turunannya diyakini akan mampu menutupi defisit neraca perdagangan Indonesia jika didukung penuh oleh semua pihak. Salah satu bentuk dukungan itu adalah kebijakan pemerintah yang membuka lebar upaya ekspor tersebut. "Pemerintah jangan membuat kebijakan yang kontraproduktif bagi industri sawit.

Upaya melawan kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit oleh sejumlah negara di Eropa bisa dilakukan oleh Indonesia dengan memperkuat industri hilir. Sawit harus dikembangkan lebih luas lagi menjadi produk minyak goreng, kosmetik, sabun, detergen biodisel, obat-obatan, pelumas sampai cat.

SEJUMLAH wartawan dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti lokakarya untuk meningkatkan pemahaman mengenai industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Lokakarya yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini diikuti sedikitnya 34 wartawan media cetak dan online. Tofan Mahdi yang juga Ketua Panitia Lokakarya, menyebutkan lokakarya yang berlangsung pada 23 hingga 25 Agustus 2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi terkini terkait isu-isu sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. "Lokakarya ini merupakan agenda rutin dua tahunan GAPKI.

PEMERINTAH akan menetapkan sanksi kepada badan usaha yang tidak menerapkan pencampuran bahan bakar dengan 20 persen biodiesel (B20). Ketentuan ini diterapkan menendaklanjuti kebijakan perluasan mandatori biodiesel B20 ke sektor non-Public Service Obligation (PSO) atau nonsubsidi. Ketentuan ini akan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri ESDM sebagai turunan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 yang belum lama ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Kebijakan Pemerintah menerapkan perluasan mandatori B20 ke sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO disambut baik oleh PT PLN. BUMN ini menyatakan komitmennya untuk menyerap hingga 2,2 juta kiloliter bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel tersebut.

Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri hilir kelapa sawit dan turunannya. Tengah diupayakan agar produk yang dihasilkan itu tidak hanya bisa dijual, tetapi juga terhindar dari potensi masalah. "Saat ini tengah dikaji agar produk tersebut bisa dijual dan tidak akan ada permasalahan nantinya,\` kata Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan dalam siaran pers, Selasa (21/8/2018). Menurutnya, setidaknya terdapat tiga tiga jalur hilirisasi industri CPO di dalam negeri yang masih potensial untuk terus dikembangkan.

PEREMAJAAN perkebunan kelapa sawit rakyat terus dilakukan di berbagai provinsi menyusul banyaknya lahan yang sudah tidak lagi produktif. Begitupun di provinsi Riau yang menjadi salah satu andalan industri kelapa sawit nasional. Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Riau menerima usulan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 1.500 hektare dan sudah diajukan ke pemerintah pusat.