JAKARTA-Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita khawatir kampanye negatif terhadap kelapa sawit bisa mempengaruhi pandangan masyarakat di dalam negeri, khususnya kalangan muda. Terutama kampanye yang menyebutkan bahwa kelapa sawit bisa merusak kesehatan.

DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengungkapkan hingga semester I 2018, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp6,4 triliun. Sedangkan selama 2017, dana yang dihimpun tercatat mencapai Rp14,2 triliun. Demikian disampaikan Dono dalam Seminar Nasional Sawit Indonesia bertema "Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDPKS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8/2018).

BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung program perluasan segmen Mandatori Biodiesel B20 yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus menghemat cadangan devisa negara. Dukungan BPDPKS tersebut antara lain dilakukan dengan menyiapkan dana insentif yang diperlukan untuk memproduksi biodiesel. "Kami telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen Mandatori Biodiesel B-20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran," ujar Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami. Pernyataan tersebut disampaikan Dono saat menyampaikan sambutan dalam seminar bertajuk "Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDPKS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8/2018). Sebagaimana diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan untuk memperluas penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20), baik untuk penggunaan pada Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. "Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2018 telah menandatangani Perpres No 66 Tahun 2018 tentang revisi kedua Perpres No.

SEJUMLAH pekebun karet di Kabupaten Batanghari, Jambi mengkonversi perkebunan mereka menjadi kelapa sawit melalui kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI. Nota Kesepahaman (MoU) peralihan tersebut ditandatangani bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2018. Dalam kesepakatan tersebut, lahan milik petani plasma eks Pirsus 1 Durian Luncuk diserahkan kepada PTPN VI untuk dialihfungsikan menjadi kebun sawit melalui pola kemitraan (pola satu manajemen).

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan menggelar workshop mengenai industri kelapa sawit bagi wartawan dan warganet. Workshop digelar untuk membuka wawasan pekerja pers mengenai perkembangan industri kelapa sawit di dalam negeri, sekaligus juga membangun persepsi positif terhadap industri yang menjadi penggerak penting bagi perekonomian nasional ini. Worshop tersebut akan digelar di Palangka Raya 30 Agustus 2018. "Target peserta sebanyak 30 wartawan, perwakilan dari berbagai media massa cetak, elektronik dan online yang tergabung di PWI, dan 20 netizen dari lembaga pers perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalteng," kata Ketua PWI Kalteng H.

Materi Seminar Nasional Sawit Indonesia tahun 2018: Sesi 1: Musdhalifah Machmud - Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan Arief Daryanto - Commodity Check-off Programs: Industry-funded, Government-supervised Programs Marwanto Harjowiryono - Kerangka Kelembagaan dan Fleksibilitas BPDPKS dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU Mulia P. Nasution - Menggagas Bentuk Kelembagaan BPDPKS yang Ideal Sesi 2: Ditjenbun - Pengembangan Potensi Sawit untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Mengurangi Angka Kemiskinan Sutedjo Halim - Harapan Industri Kelapa Sawit terhadap peran BPDPKS untuk mendukung peran Sawit Berkelanjutan Fadhil Hasan - Kemitraan dengan Petani: Keberlanjutan dan Peremajaan Amin Nugroho - Kemitraan Pengusaha dan Pekebun yang Berkeadilan

BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar Seminar Nasional Sawit Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8/2018). Seminar yang digelar menandai lebih dari tiga tahun berdirinya BPDPKS itu mengusung tema "Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDPKS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan". Hadir tiga menteri bidang ekonomi, yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Perkebunan kelapa sawit tetap menjadi andalan bisnis bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding. Dari 1,1 juta hektare lahan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan ini, sebanyak 800 ribu di antaranya merupakan perkebunan kelapa sawit. \`Masih kelapa sawit yang terbesar.

MENTERI Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa dipercepat sehingga bisa mencakup 20 ribu hektar setiap bulan. "Mestinya bisa 20 ribu hektare per bulan secara bergiliran tiap provinsi,\` kata Darmin saat menerima perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kantornya di Jakarta, Kamis (9/8/2018). Harapan Darmin sejalan dengan usulan Apkasindo yang menginginkan adanya percepatan program PSR. Darmin berpendapat, filosofi program PSR adalah menolong rakyat, bukan mempersulit rakyat untuk mendapatkan dana PSR.